Proyek Embung Disoal, Menteri PUPR Didesak Evaluasi Kinerja BWS

Proyek Embung Disoal, Menteri PUPR Didesak Evaluasi Kinerja BWS
NTBOke - Ikatan Mahasiswa Ambalawi Mataram mendesak Menteri PUPR RI agar mengevaluasi kinerja Kepala BWS Nusa Tenggara 1 terkait proyek embung penunjang air baku di Desa Talapiti, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

Desakan evaluasi dilakukan sebab Kepala BWS Nusa Tenggara 1 dianggap gagal menyelesaikan proyek embung meski sudah ada perpanjangan waktu.

"Pengerjaan embung sudah melewati batas 70 hari waktu kalender yang ditentukan, Kami menilai BWS Nusa Tenggara 1 gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kami meminta Menteri PUPR mengevaluasi kinerja kepala BWS Nusa Tenggara 1." Ungkap Korlap Ady Hariyanto di Mataram.

Akibat belum selesainya pengerjaan embung, Ady menilai warga tiga desa di Kabupaten Bima yaitu Talapiti, Nipa dan desa Tolowata merugi. Warga dari tiga desa tersebut belum bisa menggunakan air embung untuk keperluan sehari-hari.

"Persoalan tersebut belum juga ada titik terang, hal ini sangat merugikan masyarakat khususnya di tiga desa target," sesalnya.

Selain untuk di evaluasi, Ikatan Mahasiswa Ambalawi Mataram  dalam kesempatan yang sama juga mendesak kepada BPKAD, Inspektorat, dan Kejati NTB untuk menindaklanjuti aspirasi. Dan mendesak agar DPRD NTB segera membentuk pansus proyek embung penunjang air baku tersebut.

Untuk diketahui bahwa Ikatan Mahasiswa Ambalawi Mataram melakukan unjuk rasa di Mataram pada Jumat (25/5/2018). Massa dengan Korlap Ady Haryanto menyampaikan aspirasi dugaan penyimpangan dalam proyek embung di Talapiti, Bima. Massa berharap aspirasi akan di dengar oleh Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono. Yang diagendakan hadir dalam seminar nasional bendungan besar 2018 di Hotel Lombok Raya Mataram.

Penulis : Dee
Publikasi : Admin

Posting Komentar

Apa reaksimu? silahkan berkomentar. Bebas tapi sopan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel