Dianggap “Mandul”, Panwaslu Loteng Diminta Bubar

Dianggap “Mandul”, Panwaslu Loteng Diminta Bubar
Ketua DPC Partai Hanura Loteng, Fihir saat melapor ke Panwaslu
NTBOke - Kinerja Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (Loteng – NTB) disorot Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Loteng, Moh. Fihiruddin.

Pria yang akrab disapa Fihir ini menilai bahwa Panwaslu Kabupaten Loteng, tidak serius dalam melakukan pengawasan Pilkada Gubernur NTB tahun 2018.

“Panwaslu tidak mampu mengemban tugas pengawasan,” ujar Fihir saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Selasa (5/6/2018).

Menurut Fihir, proses Pilkada Gubernur NTB di Kabupaten Loteng saat ini telah tercoreng akibat adanya dugaan pelanggaran Pilkada oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dicontohkan, di Kabupaten Loteng ada oknum Kepala Puskesmas di Praya Barat Daya, yang diduga mengkampanyekan pasangan nomer urut satu, Suhaili – Amin. Melalui akun Facebook atasnama Maryono, oknum ASN ini diketahui mengacungkan satu jari bersama kawannya.

"Itu saya lihat di Facebook kepala Puskesmas Praya Barat Daya sedang mengangkat satu jari, dia kan kampanyekan Suhaili, " Kata Fihir.

Selain itu, Sekda Loteng juga disinyalir mengkampanyekan Suhaili-Amin. Melalui spanduk ucapan Hardiknas 2018, Sekda diduga mengarahkan agar panitia memasang foto Suhaili.

"Saya kebetulan lewat dan melihat fotonya Suhaili pada spanduk ucapan selamat datang untuk peserta peringatan Hardiknas, gak boleh dong kan dia bupati cuti dan lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur," ujar Fihir.

Fihir mengaku pernah melaporkan kasus dugaan pelanggaran pilkada yang melibatkan Sekda Loteng, kepada Panwaslu setempat pada bulan Mei 2018. Namun sejak dilaporkan, kasus ini dianggap menguap tiada kejelasan.

Jika memang Panwaslu Kabupaten Loteng tidak bisa menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran Pilkada, maka ia meminta agar Panwaslu ini dibubarkan saja daripada menghabiskan anggaran negara.

“Jika tidak bisa bekerja sesuai tugas, itu artinya Panwaslu Loteng makan gaji buta, lebih baik bubar, ” tegas Fihir.

Sementara itu saat dikonfirmasi via WhatsApp, Ketua Panwaslu Kabupaten Loteng, Hanan mengakui bahwa Fihir memang telah melaporkan kasus dugaan pelanggaran pilkada yang melibatkan Sekda Loteng, H. Nursiah. 

Baca juga : Sekda Loteng Dan Panitia Hardiknas Dilaporkan ke Panwaslu

Hanya saja dalam laporan, Fihir tidak melengkapi syarat materiil sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga laporan Fihir dianggap cacat prosedur karena kurang lengkap. 

“Belum ada laporan saudara Fihir lagi. Kecuali laporan yang dulu tidak dia lengkapi sebagai pelapor. Saudara Fihir tidak bisa melengkapi laporannya. Sehingga syarat materiil tidak terpenuhi,” ujar Hanan.

Panwaslu Kabupaten Loteng tetap bekerja sesuai tugas, fungsi dan kewajiban dalam mengawasi proses Pilkada. Menurutnya, Panwaslu Kabupaten Loteng memiliki tim seperti Panwascam yang siap mengawasi sesuai aturan.

“Kita tetap mengawasi. Ada panwascam di kecamatan. Dan ada PPL di tingkat desa.” Tegas Hanan.

Penulis : Dee
Publikasi : Admin

Posting Komentar

Apa reaksimu? silahkan berkomentar. Bebas tapi sopan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel