Aksi Kekerasan Polisi Dompu, Ini Kata Badko HMI Nusra

Aksi Kekerasan Polisi Dompu, Ini Kata Badko HMI Nusra
NTBOke - Dugaan aksi kekerasan terhadap aktivis HMI bernama Arif Wahyudin oleh oknum anggota polisi di Dompu NTB membuat Pengurus Badan Koordinasi HMI Nusa Tenggara (Badko HMI Nusra) angkat bicara.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Nusra Taufiqurrahman S.H mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan aksi di depan Mapolres Dompu pada Senin kemarin (23/7/2018).

Menurutnya, di era demokrasi seperti sekarang ini, demonstrasi merupakan salah satu hak konstitusional tiap warga negara termasuk mahasiswa. 

“Aksi damai HMI adalah hak konstitusional di era demokrasi, apalagi sebelumnya kader HMI diduga di aniaya oleh oknum kepolisian Polres Dompu, dan meraka melakukan aksi depan Mapolres Dompu meminta keadilan adanya insiden tersebut kepada pihak Polres," tegasnya, Selasa (24/7/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Opic Paradewa ini, seharusnya Polri menangani unjukrasa dengan bijak tanpa harus ada pemukulan dan pembubaran secara brutal. 

"Kemandirian Polri agar humanis profesional hingga lepas dari militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah buah perjuangan mahasiswa dan rakyat saat Reformasi 1998 dulu," ujarnya.

Opic Paradewa mengungkap akibat kejadian tersebut, para pentolan HMI mengalami luka parah dan dirawat intensif di RS Umum Dompu.

Opic meminta kepada Kapolri untuk menuntaskan dugaan aksi kekerasan terhadap para aktivis HMI ini. 

“Segera diproses oknum polisi sesuai prosedur hukum yang berlaku dan obati para aktivis HMI hingga pulih. Sebaiknya Polres Dompu legawa atas gelombang protes mahasiswa untuk meminta keadilan Penegakan Hukum oknum polisi Polres Dompu. Kalau tak sanggup lebih baik mundur saja,” pungkasnya.

Soal dugaan kekerasan terhadap aktivis HMI Cabang Dompu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi HMI Nusa Tenggara Hendri Harliawan, M.Si juga menyatakan hal serupa.

Ia menyesalkan kejadian dugaan kekerasan bisa terjadi. Ia juga meminta Kapolda NTB agar menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai aturan. 

"Kami meminta kepada Polda NTB untuk segera turun mengevaluasi kenerja anggotanya, biar tidak berlaku sewenang-wenang," tegasnya.

Penulis : TIM
Publikasi : Admin

Posting Komentar

Apa reaksimu? silahkan berkomentar. Bebas tapi sopan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel