Politik Hukum Pemilu

Agus Abdullah (Bacaleg DPR RI Dapil NTB)
NTBOke - Dengan putusan KPU yang menolak proses perbaikan pencalonan Bacaleg HANURA, KPU perlu memperhatikan secara teliti dan sistematis melalui suatu keputusan hukum administratif.

KPU RI sebagai Lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum secara demokrasi, jujur, dan adil. Keputusan Hukum Administratuf KPU tersebut melalui PKPU No. 20 Tahun 2018 dapat kita pahami sepanjang tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam UUD 1945.

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan Undang - Undang di bidang Politik. Terkait dengan peran partai politik, pemilih, dan penyelenggaraan pemelihan umum tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk penghargaan yang tidak boleh di distorsi oleh kepentingan politik atas nama kelompok.

Peran penting penyelenggara pemilu menyiapkan seluruh perangkat pelaksanaan PEMILU untuk kepentingan Rakyat. Ketentuan dalam UUD 1945 yang harus dijadikan acuan politik hukum pemilu adalah arah mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan Rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan  kualitas penyelenggara pemilu diharapkan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat benar - benar dapat wujudkan.

Konsekuensi dari prinsip pemerintahan oleh rakyat yang tidak boleh menjadi pembatas atau penghalang keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemilu tidak boleh menjadi momentum yang menghentikan hubungan antara rakyat dan Institusi Politik (Partai Politik). Sebaliknya, Pemilu harus menjadi titik dasar dan awal Partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Dan, Pemilu harus mampu membangun dan menjalin ikatan tak terputuskan antara rakyat dan Partai Politik.

Oleh : Agus Abdullah (Bacaleg DPR RI Dapil NTB)

Posting Komentar

Apa reaksimu? silahkan berkomentar. Bebas tapi sopan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel