Wali Kota Mataram Bahas Penanganan Pasca Bencana dan Kamtibmas Dengan Forkopimda

NTBOke – Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengundang seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mataram untuk membahas isu-isu yang muncul dalam penanganan pasca gempa dan situasi kamtibmas jelang Pemilu Legislatif Tahun 2019. 

Rapat yang digelar dalam bentuk diskusi tersebut dilangsungkan sesaat setelah kejutan perayaan ulang tahun ke-58 Wali Kota Mataram oleh keluarga besar Pemerintah Kota Mataram di Aula Pendopo kantor Wali Kota Mataram pada Senin (22/10/18). 

Rapat dihadiri oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana disertai dengan jajaran kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Mataram, Kapolres Kota Mataram AKBP Muhammad, SIK, Dandim 1606 Lobar Letkol Czi. Djoko Rahmanto, serta perwakilan dari Kejari Mataram, Lanal Mataram, Lanud Rembiga, dan Badan Intelijen Daerah (Binda) Nusa Tenggara Barat. 

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa penanganan kedaruratan pasca tanggap darurat di Kota Mataram relatif baik dibandingkan dengan daerah lain. 

Saat ini Kota Mataram telah memasuki masa transisi pemulihan, dalam hal ini Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap infrastruktur yang rusak. Gedung-gedung kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pasar-pasar yang rusak telah didata dan dikirim ke pusat untuk menjadi fokus penanganan. Pemerintah Kota Mataram sendiri sebenarnya telah menganggarkan perbaikan berbagai fasilitas umum dan fasilitas daerah tersebut dalam APBD 2019, yang dalam pembahasannya memprioritaskan anggaran pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

"Tapi kita tetap berharap pada dana sharing dari pusat”, ucapnya. 

Sementara untuk rumah warga yang rusak, sejumlah lebih dari 13.000 unit rumah telah masuk dalam SK, yang 2.000 diantaranya masuk dalam kategori rusak berat dan penanganannya difokuskan untuk pembangunan kembali secara penuh. 

Untuk kategori rumah rusak berat tersebut, sampai saat ini dana sejumlah 72 miliar rupiah telah masuk ke rekening penerima. Kendala yang dihadapi, belum seluruhnya dari 2.000 unit rumah yang akan dibangun kembali ter-cover pokmas (kelompok masyarakat) sebagai syarat penerima bantuan, sehingga dikhawatirkan akan menghambat dalam pencairan dana dan penanganannya. 

Disamping itu bagi penerima bantuan yang belum masuk dalam pokmas, juga belum dapat diketahui jenis rumah instan yang diinginkan, RISHA ataupun RIKO. Kerawanan lain yang juga mendapat perhatian, sampai saat ini baru ada satu aplikator, dalam hal ini PT. Waskita Karya, yang masuk ke Kota Mataram. 

Disebutkan Wali Kota, faktor yang menyebabkan aplikator lain enggan masuk kemungkinan disebabkan karena harga panel RISHA yang cukup tinggi, yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya disepakati seharga 23,8 juta rupiah, belum termasuk dengan atap dan pondasinya. 

Namun demikian ditegaskan Wali Kota bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Mataram siap membantu untuk memfasilitasi aplikator lain, bahkan jika ada aplikator yang membutuhkan lahan pembangunan RISHA. Untuk itu kedepan perlu untuk dikoordinasikan dengan Gapensi Kota Mataram mengenai masuknya aplikator untuk penanganan pasca gempa. Disamping juga koordinasi diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap distributor bahan bangunan, mengingat kedepan permintaan bahan bangunan untuk pembangunan RISrumah instan cukup tinggi. Apalagi demi melakukan percepatan pembangunan rehabilitasi rumah warga, Wali Kota juga menjanjikan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan masing-masing berupa 10 sak semen dan pasir dengan dana bantuan yang berasal dari luar, seperti dana bantuan yang diperoleh dari anggota APEKSI maupun dari pihak-pihak lainnya. 

“Sementara itu kita berkomitmen membangun RUSI sebagai hunian sementara”, jelasnya.

Terkait dengan tensi politik jelang pemilu yang dirasakan mulai meningkat ditandai dengan maraknya pemasangan gambar atau Alat Peraga Pemilu (APK), Wali Kota mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan terus mensosialisasikan titik-titik pemasangan APK. 

Dengan adanya enam dapil dan 600 calon legislatif yang akan memperebutkan kursi legislatif di Kota Mataram, rawan terjadi gesekan karena semua calon tentu berkeinginan untuk menang. Belum lagi karena caleg diperbolehkan memasang APK di kediaman pribadi pendukungnya. 

Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dengan semua pihak termasuk dengan camat, lurah, dan kepala lingkungan untuk antisipasi munculnya isu SARA, hoax, dan ujaran kebencian, sehingga pemilu dapat berlangsung aman dan tertib. 

Selain itu jumlah TPS yang juga mengalami peningkatan disertai adanya penambahan jumlah formulir pemilih, kedepan perlu dimasifkan pelibatan anggota Linmas Kota Mataram untuk membantu pihak Kepolisian dan TNI mengamankan TPS yang jumlahnya mencapai angka ribuan. 

Penulis : TIM
Publikasi : Admin

Posting Komentar

Apa reaksimu? silahkan berkomentar. Bebas tapi sopan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel