Kemendagri Larang Politik Uang di Pilkada, Ali BD: Korupsi Harus Bersih!

NTBOke - Dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) para calon dilarang menggunakan politik uang oleh Kementerian Dalam Negeri. Larangan ini ditegaskan Plt. Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih dalam acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Nusa Tenggara Barat di Hotel Santika Mataram pada Kamis (3/5/2018). 

"Politik uang sangat merendahkan masyarakat, atau menggunakan dengan cara memberikan makanan ataupun sembako kepada masyarakat sangat dilarang," tegas Sri Wahyuningsih.

Baginya, menjadi seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sehingga nantinya bisa menjadikan masyarakat yang penuh tauladan.

"Awal yang buruk dari proses demokrasi bisa mengakibatkan lambatnya roda perekonomian," paparnya.

Sementara itu, Direktur Litbang KPK Wawan Wardhana mengatakan bahwa para calon kepala daerah harus diberikan pembekalan perihal pemahaman pendalaman anti korupsi sehingga bisa mewujudkan wilayah di Tanah Air yang bebas dari korupsi.

"Kita terus melakukan pencegahan dan kami ingin para pemimpin berkomitmen anti korupsi yang tinggi. Jika komitmen ini dilakukan maka korupsi tidak akan ada di suatu wilayah," tambahnya.

Selain itu, Wawan Wardhana berpendapat bahwa program Pilkada berintegritas guna mendorong terbangunnya perilaku anti korupsi dan pencegahan korupsi pada pasangan calon kepala daerah.

"KPK sangat optimis korupsi bisa dicegah dan dihentikan asalkan dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen bangsa dengan mempunyai hati yang tegas dalam memberantas korupsi terlebih kasus korupsi sudah banyak melibatkan pejabat negara di Indonesia,” urainya.

Kegiatan ini diikuti oleh 14 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meliputi 4 pasangan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 pasangan dari Kota Bima, 3 pasangan dari Kabupaten Lombok Barat, dan 4 pasangan dari Kabupaten Lombok Timur.

Sementara itu, Ali BD juga meminta kepada masyarakat untuk menghilangkan tradisi korupsi. Karena menurutnya, korupsi bisa merusak pembangunan wilayah yang ingin menuju lebih baik.

"Korupsi harus dibersihkan, banyak yang tidak menginginkan saya maju. Buat saya, mereka yang tidak ingin saya maju sama saja memikirkan diri sendiri, tentu saya tidak masalah karena yang milih rakyat," pungkasnya.

Penulis : Asror
Publikasi : Admin

Posting Komentar

Apa reaksimu? silahkan berkomentar. Bebas tapi sopan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel